Jumat, 30 Januari 2009
Anggaran Pengadaan Logistik Pemilu di Sultra Dipangkas
Oleh, Rustam
Pengadaan logistik untuk kebutuhan pemilu 2009 di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang semula dianggarkan Rp.15 miliar lebih ternyata dipangkas oleh KPU Pusat menjadi Rp.8 miliar lebih saja. Pengurangan anggaran itu dikarenakan adanya pengurangan volume dan jumlah kebutuhan.
Ketua KPUD Sultra Bosman mengatakan pengurangan volume dan jumlah kebutuhan logistik karena sebagian pengadaannya telah diambil alih oleh KPU pusat seperti pencetakan formulir seri C, D, DA, DB dan E untuk DPR-RI dan DPD-RI. KPUD Sultra tetap melakukan pencetakan formulir untuk kebutuhan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
“Salah satu pengurangan pengadaan logistik adalah bilik suara. laporan awal ada 25.000 yang harus diadakan, namun setelah kami klarifikasi kembali ke daerah-daerah ternyata kita hanya kekurangan 19.841 bilik suara,” kata Bosman, Kamis (29/1).
Menurut Bosman, dengan berkurangnya anggaran, maka pengadaan logistik juga molor dari waktu yang ditetapkan oleh panitia lelang. Molornya pengadaan logistik tersebut juga disebabkan keterlambatan penyerahan DIPA dari KPU Pusat ke KPUD Sultra. Sementara proses pelelangan logistik seharusnya telah berakhir pekan lalu dan sudah dapat ditentukan pemenangnya.
“Sesuai jadwal kita semula, pendistribusian logistik sebenarnya berakhir 9 Maret. Tapi karena molor, maka pendistribusiannya kita undur hingga 24 Maret sudah harus didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota,” tandasnya.
Sementara itu untuk kebutuhan logisitk pemilu yang akan didakan KPUD Sultra meliputi formulir C dan D, kotak suara, bilik suara, sampul, tanda pengenal KPPS, saksi, dan petugas keamanan TPS, gembok, kantong plastic, karet pengikat suara, tali, stiker nomor kotak suara, spidol, ballpoint dan alat-alat pemberi tanda pilihan.
Pengadaan logistik untuk kebutuhan pemilu 2009 di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang semula dianggarkan Rp.15 miliar lebih ternyata dipangkas oleh KPU Pusat menjadi Rp.8 miliar lebih saja. Pengurangan anggaran itu dikarenakan adanya pengurangan volume dan jumlah kebutuhan.
Ketua KPUD Sultra Bosman mengatakan pengurangan volume dan jumlah kebutuhan logistik karena sebagian pengadaannya telah diambil alih oleh KPU pusat seperti pencetakan formulir seri C, D, DA, DB dan E untuk DPR-RI dan DPD-RI. KPUD Sultra tetap melakukan pencetakan formulir untuk kebutuhan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
“Salah satu pengurangan pengadaan logistik adalah bilik suara. laporan awal ada 25.000 yang harus diadakan, namun setelah kami klarifikasi kembali ke daerah-daerah ternyata kita hanya kekurangan 19.841 bilik suara,” kata Bosman, Kamis (29/1).
Menurut Bosman, dengan berkurangnya anggaran, maka pengadaan logistik juga molor dari waktu yang ditetapkan oleh panitia lelang. Molornya pengadaan logistik tersebut juga disebabkan keterlambatan penyerahan DIPA dari KPU Pusat ke KPUD Sultra. Sementara proses pelelangan logistik seharusnya telah berakhir pekan lalu dan sudah dapat ditentukan pemenangnya.
“Sesuai jadwal kita semula, pendistribusian logistik sebenarnya berakhir 9 Maret. Tapi karena molor, maka pendistribusiannya kita undur hingga 24 Maret sudah harus didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota,” tandasnya.
Sementara itu untuk kebutuhan logisitk pemilu yang akan didakan KPUD Sultra meliputi formulir C dan D, kotak suara, bilik suara, sampul, tanda pengenal KPPS, saksi, dan petugas keamanan TPS, gembok, kantong plastic, karet pengikat suara, tali, stiker nomor kotak suara, spidol, ballpoint dan alat-alat pemberi tanda pilihan.
Belasan Ton Biota Laut Dilindungi Disita Petugas
Oleh, Rustam
Petugas karantina ikan departemen Perikanan dan Kelautan Kendari bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Rabu malam (28/1) berhasil mengagalkan pengiriman12 ton biota laut jenis kerang-kerangan (Crutacea) yang dilindungi. Biota laut tersebut selanjutnya disita oleh petugas.
Saat ditangkap, biota laut itu telah dimasukkan ke dalam kontainer dan hendak dinaikkan ke kapal kargo milik PT. Meratus. Rencananya crutacea itu akan di bawah ke Surabaya untuk di pasarkan.
Ada dua jenis Crutacea yang disita yaitu kepala kambing (Casis Cimuta) dan Triton (Charonia tritonis). Kedua jenis biota laut itu dilindungi berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan SK Menteri nomor 12/kpts-11/97 tentang biota laut yang dilindungi. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat kenakan 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar.
Kepala kambing dan triton memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kedua jenis biota laut itu biasanya diolah menjadi industri untuk kebutuhan kosmetik, kancing baju dan beberapa kegunaan lainnya.
Pengawas karantina ikan Kendari, Tamrin, mengatakan penangkapan biota laut tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat dan Polsek Soropia, Konawe. Laporan terserbut langsung ditindaklanjuti di pelabuhan Kendari dan berhasil ditemukan.
“Mereka mengaku dalam kontainer itu berisi rumput laut, tapi berkat adanya laporan masyarakat kami memeriksa dan ternyata setelah dibuka isinya kepala kambing. Sehingga kami terpaksa tidak memberikan izin pengangkutan,” katanya, kemarin (29/1).
Biota laut tersebut kini diamakan petugas BKSD sebagai barang bukti. Sementara pemilik, Jimi alias Jamal, kini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian.
Petugas karantina ikan departemen Perikanan dan Kelautan Kendari bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Rabu malam (28/1) berhasil mengagalkan pengiriman12 ton biota laut jenis kerang-kerangan (Crutacea) yang dilindungi. Biota laut tersebut selanjutnya disita oleh petugas.
Saat ditangkap, biota laut itu telah dimasukkan ke dalam kontainer dan hendak dinaikkan ke kapal kargo milik PT. Meratus. Rencananya crutacea itu akan di bawah ke Surabaya untuk di pasarkan.
Ada dua jenis Crutacea yang disita yaitu kepala kambing (Casis Cimuta) dan Triton (Charonia tritonis). Kedua jenis biota laut itu dilindungi berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan SK Menteri nomor 12/kpts-11/97 tentang biota laut yang dilindungi. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat kenakan 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar.
Kepala kambing dan triton memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kedua jenis biota laut itu biasanya diolah menjadi industri untuk kebutuhan kosmetik, kancing baju dan beberapa kegunaan lainnya.
Pengawas karantina ikan Kendari, Tamrin, mengatakan penangkapan biota laut tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat dan Polsek Soropia, Konawe. Laporan terserbut langsung ditindaklanjuti di pelabuhan Kendari dan berhasil ditemukan.
“Mereka mengaku dalam kontainer itu berisi rumput laut, tapi berkat adanya laporan masyarakat kami memeriksa dan ternyata setelah dibuka isinya kepala kambing. Sehingga kami terpaksa tidak memberikan izin pengangkutan,” katanya, kemarin (29/1).
Biota laut tersebut kini diamakan petugas BKSD sebagai barang bukti. Sementara pemilik, Jimi alias Jamal, kini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian.
Penurunan Status Kawasan Ancam Keberlangsungan TNRAW
Oleh, Rustam
Rencana pemerintah Provinsi dan Pemda Konawe Selatan menurunkan status sebagian kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di wilayah itu melalui rencana revisi tata ruang akan mengancam keberlangsungan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Jika ini jadi dilakukan maka berbagai flora dan fauna yang dilindungi selama belasan tahun akan punah.
Kepala Balai TNRAW Ir. Sri Winenang dalam sebuah diskusi dengan pihak akademisi Universitas Haluoleo (Unhalu, NGO dan wartawan, pekan lalu, mengatakan ancaman yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah rencana Pemda memberikan izin pengelolaan tambang nikel kepada investor di dalam kawasan TNRAW. Selain itu kegiatan perambahan hutan di dalam kawasan oleh warga juga menjadi ancaman yang cukup serius. Beberapa tahun terakhir ini, tekanan terhadap kawasan TNRAW semakin tinggi.
Sri Winenang menjelaskan, penetapan kawasan TNRAW seluas 105.194 ha sejak tahun 1990 yang meliputi empat wilayah kabupaten yakni Konawe Selatan, Konawe, Kolaka dan Bombana merupakan kebijakan strategis terhadap perlindungan kawasan beserta potensinya. Karena kawasan ini memiliki fungsi perlindungan sistim penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati.
Kawasan ini memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Selain itu, kawasan TNRAW memiliki peranan antara lain perikanan, tata air pertanian, dan bahkan dukungan terhadap suplay kebutuhan air minum sampai ke kota Kendari yang memiliki hulu air di rawa Aopa serta hutan Mangrove sepanjang kurang lebih 24 km sebagai habitat jenis kepiting, udang dan lai-lain.
“Kita berharap Unhalu dan semua pihak yang peduli dengan lingkungan dapat memberikan masukan kepada kami demi keberlangsungan TNRAW,” katanya.
Menurut Sri Winenang, keberadaan Unhalu sebagai lembaga pendidikan di Sultra sangat penting terutama dalam menjembantangi, memberikan pencerahan dan pertimbangan lingkungan dalam rencana pembangunan daerah ke depan.
Pihak Unhalu yang dihadiri sejumlah akademisinya antara lain Ir. Sapril, ketua jurusan Kehutanan dan DR. Marsuki Iswandi, dosen Pertanian Unhalu, menyatakan dukungan dan komitmennya membantu Balai TNRAW, terutama memberikan kajian-kajian saintik. Unhalu yang selama ini telah memanfaatkan kawasan TNRAW sebagai pusat penelitian mahasiswa Biologi sangat penting untuk dipertahankan.
Namun beberapa masukan kepada pihak Balai TNRAW yang selama ini menjadi kelemahan adalah data base. Pihak akademisi Unhalu dan LSM Lepmil menyarankan perlunya data base terbaru untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimilki TNRAW.
“Kita belum bisa berargumentasi apakah kawasan TNRAW perlu dipertahankan atau tidak, kalau data base kita saja tidak ada. Jangan sampai kita mati-matian mempertahankan status kawasan sementara potensinya sudah tidak ada,” kata Harun, dari Lepmil Kendari.
Rencana pemerintah Provinsi dan Pemda Konawe Selatan menurunkan status sebagian kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di wilayah itu melalui rencana revisi tata ruang akan mengancam keberlangsungan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Jika ini jadi dilakukan maka berbagai flora dan fauna yang dilindungi selama belasan tahun akan punah.
Kepala Balai TNRAW Ir. Sri Winenang dalam sebuah diskusi dengan pihak akademisi Universitas Haluoleo (Unhalu, NGO dan wartawan, pekan lalu, mengatakan ancaman yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah rencana Pemda memberikan izin pengelolaan tambang nikel kepada investor di dalam kawasan TNRAW. Selain itu kegiatan perambahan hutan di dalam kawasan oleh warga juga menjadi ancaman yang cukup serius. Beberapa tahun terakhir ini, tekanan terhadap kawasan TNRAW semakin tinggi.
Sri Winenang menjelaskan, penetapan kawasan TNRAW seluas 105.194 ha sejak tahun 1990 yang meliputi empat wilayah kabupaten yakni Konawe Selatan, Konawe, Kolaka dan Bombana merupakan kebijakan strategis terhadap perlindungan kawasan beserta potensinya. Karena kawasan ini memiliki fungsi perlindungan sistim penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati.
Kawasan ini memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Selain itu, kawasan TNRAW memiliki peranan antara lain perikanan, tata air pertanian, dan bahkan dukungan terhadap suplay kebutuhan air minum sampai ke kota Kendari yang memiliki hulu air di rawa Aopa serta hutan Mangrove sepanjang kurang lebih 24 km sebagai habitat jenis kepiting, udang dan lai-lain.
“Kita berharap Unhalu dan semua pihak yang peduli dengan lingkungan dapat memberikan masukan kepada kami demi keberlangsungan TNRAW,” katanya.
Menurut Sri Winenang, keberadaan Unhalu sebagai lembaga pendidikan di Sultra sangat penting terutama dalam menjembantangi, memberikan pencerahan dan pertimbangan lingkungan dalam rencana pembangunan daerah ke depan.
Pihak Unhalu yang dihadiri sejumlah akademisinya antara lain Ir. Sapril, ketua jurusan Kehutanan dan DR. Marsuki Iswandi, dosen Pertanian Unhalu, menyatakan dukungan dan komitmennya membantu Balai TNRAW, terutama memberikan kajian-kajian saintik. Unhalu yang selama ini telah memanfaatkan kawasan TNRAW sebagai pusat penelitian mahasiswa Biologi sangat penting untuk dipertahankan.
Namun beberapa masukan kepada pihak Balai TNRAW yang selama ini menjadi kelemahan adalah data base. Pihak akademisi Unhalu dan LSM Lepmil menyarankan perlunya data base terbaru untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimilki TNRAW.
“Kita belum bisa berargumentasi apakah kawasan TNRAW perlu dipertahankan atau tidak, kalau data base kita saja tidak ada. Jangan sampai kita mati-matian mempertahankan status kawasan sementara potensinya sudah tidak ada,” kata Harun, dari Lepmil Kendari.
Otoda Gagal Pilkada Sebaiknya Dibubarkan
Oleh, Rustam
Pakar Tata Negara dan pengagas Otonomi Daerah Prof. M. Ryaas Rasyid dalam kunjungannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (28/1) menilai pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun gagal akibat kurangnya suvervisi atau pengawasan dari pemerintah pusat. Dia pun meminta Pilkada secara langsung yang juga merupakan bagian dari penerapan otonomi daerah sebaiknya dibubarkan dan kembali ke sistim dahulu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas Rasyid kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum acara temu kader di gedung Grand Awani. Menurutnya, pemerintah pusat terlalu tergopoh-gopoh untuk melaksanakan Pilkada langsung disaat masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik soal demokrasi.
Dia menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan kultur masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebab Pilkada langsung tidak dapat dilaksanakan ketika bersamaan pengangguran dan kemiskinan meluas.
“Masyarakat yang memilih itu harus cerdas. Coba anda lihat, apakah masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berdasarkan kemampuan mereka untuk mengurus rakyat, itu kan tidak. Kebanyakan orang memilih berdasarkan popularitas,” katanya.
Ryaas Rasyid menyarankan ada persyaratan bagi daerah-daerah yang ingin melaksanaan Pilkada, misalnya memiliki PAD lima kali lipat yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pilkada, penduduk yang tamat sekolah dasar minimal 50 persen. Kurang dari itu tidak boleh melaksanakan Pilkada.
“Selanjutnya kinerja KPUD juga harus dievaluasi karena telah banyak mencederai kedaulatan rakyat. Banyak orang-orang yang berhak memilih tidak bisa memilih. Karena itu harus selektif, tidak semua harus menggelar Pilkada,” tukasnya.
Selama ini otonomi daerah diasalah artikan. Pemerintah pusat melepas otonomi daerah tetapi tidak dibaringi pengawasan yang ketat. Akibatnya banyak para gubernur, walikota dan bupati yang terjerat kasus hukum seperti korupsi.
“Sekarang apa yang dilakukan orang-orang pusat, tidak ada kan. Sekarang presiden mengeluarkan izin pemeriksaan 127 kepala daerah yang bermasalah, itu bukan sebuah prestasi, tapi akibat pengawasan yang ketat tidak ada, sehingga inilah indikator kegagalan itu. Otonomi daerah bisa dikatakan berhasil apabila semakin sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” tukasnya
Pakar Tata Negara dan pengagas Otonomi Daerah Prof. M. Ryaas Rasyid dalam kunjungannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (28/1) menilai pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun gagal akibat kurangnya suvervisi atau pengawasan dari pemerintah pusat. Dia pun meminta Pilkada secara langsung yang juga merupakan bagian dari penerapan otonomi daerah sebaiknya dibubarkan dan kembali ke sistim dahulu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas Rasyid kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum acara temu kader di gedung Grand Awani. Menurutnya, pemerintah pusat terlalu tergopoh-gopoh untuk melaksanakan Pilkada langsung disaat masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik soal demokrasi.
Dia menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan kultur masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebab Pilkada langsung tidak dapat dilaksanakan ketika bersamaan pengangguran dan kemiskinan meluas.
“Masyarakat yang memilih itu harus cerdas. Coba anda lihat, apakah masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berdasarkan kemampuan mereka untuk mengurus rakyat, itu kan tidak. Kebanyakan orang memilih berdasarkan popularitas,” katanya.
Ryaas Rasyid menyarankan ada persyaratan bagi daerah-daerah yang ingin melaksanaan Pilkada, misalnya memiliki PAD lima kali lipat yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pilkada, penduduk yang tamat sekolah dasar minimal 50 persen. Kurang dari itu tidak boleh melaksanakan Pilkada.
“Selanjutnya kinerja KPUD juga harus dievaluasi karena telah banyak mencederai kedaulatan rakyat. Banyak orang-orang yang berhak memilih tidak bisa memilih. Karena itu harus selektif, tidak semua harus menggelar Pilkada,” tukasnya.
Selama ini otonomi daerah diasalah artikan. Pemerintah pusat melepas otonomi daerah tetapi tidak dibaringi pengawasan yang ketat. Akibatnya banyak para gubernur, walikota dan bupati yang terjerat kasus hukum seperti korupsi.
“Sekarang apa yang dilakukan orang-orang pusat, tidak ada kan. Sekarang presiden mengeluarkan izin pemeriksaan 127 kepala daerah yang bermasalah, itu bukan sebuah prestasi, tapi akibat pengawasan yang ketat tidak ada, sehingga inilah indikator kegagalan itu. Otonomi daerah bisa dikatakan berhasil apabila semakin sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” tukasnya
Ryaas Rasyid : Tidak Capai 2,5 Persen PDK Dibubarkan
Oleh, Rustam
Kader dan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) harus bekerja keras untuk mencapai empat juta pemilih atau 2,5 persen sebagai syarat lolos Parlementary Treshold (PT). Jika tidak mencapai target, PDK sebaiknya membubarkan diri.
“Kalau tidak dapat suara signifikan bikin ngapain kita. Saya tidak mau seperti partai-partai lain yang berulang-ulang ikut pemilu tapi tidak dapat-dapat dan angga malu-malunya ikut terus pemilu,” kata Presiden PDK Ryaas Rasyid kepada wartawan di Kendari saat menghadiri temu kader dan para caleg, Rabu (28/1).
Menurut Ryaas Rasyid, berdasarkan hasil pengamatannya di 22 daerah yang telah dikunjunginya, target lolos PT dapat tercapai bahkan lebih. Untuk mengait dukungan masyarakat, PDK memiliki program unggulan yang akan ditawarkan kepada rakyat Indonesia yaitu pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bertumpu pada enam bidang prioritas yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertukangan dan pariwisata.
“Nah, kalau enam bidang ini bisa kita alokasikan anggaran yang cukup dan kita kelola programnya dengan baik, insya Allah bisa menciptakan puluhan juta lapangan kerja dalam waktu yang singkat. Salah satu impelementasi program itu adalah pembangunan Indonesia dari desa,” katanya.
Ditanya apakah dirinya akan mencalonkan sebagai calon presiden (Capres) nanti, pakar Tata Negara dan pengagas otonomi daerah itu menyatakan untuk sementara tidak akan ikut-ikutan mencalonkan diri.
“Ini pemilu belum selesai sudah pada kegenitan. Orang-orang mau jadi capres sementara partainya tidak ada. Kalaupun ada juga belum jelas perolehan suaranya. Menurut saya ada gangguan sedikitlah,” ujarnya.
Sementara itu ketua umum DPP PDK Sultra H. Abdullah Bafadal menyatakan pada pemilu nanti, partainya menargetkan meraih minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi dan kabupaten serta satu kursi di DPR-RI. Khusus kabupaten Buton, Kolaka, Konawe Selatan dan Konawe ditargetkan dapat meraih satu fraksi.
“Untuk apa kita urus partai kalau tidak ada kemajuan. Olehnya itu saya sampaikan kepada seluruh caleg dan pengurus partai harus bekerja keras untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Kita sudah pernah ikut pemilu lalu nanti tiba-tiba menghilang, kan malu kita,” katanya.
Acara temu kader yang berlangsung sehari itu dihadiri seluruh caleg Provinsi, Kabupaten/kota, DPR-RI, pengurus serta para simpatisan PDK se-Sultra.
Kader dan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) harus bekerja keras untuk mencapai empat juta pemilih atau 2,5 persen sebagai syarat lolos Parlementary Treshold (PT). Jika tidak mencapai target, PDK sebaiknya membubarkan diri.
“Kalau tidak dapat suara signifikan bikin ngapain kita. Saya tidak mau seperti partai-partai lain yang berulang-ulang ikut pemilu tapi tidak dapat-dapat dan angga malu-malunya ikut terus pemilu,” kata Presiden PDK Ryaas Rasyid kepada wartawan di Kendari saat menghadiri temu kader dan para caleg, Rabu (28/1).
Menurut Ryaas Rasyid, berdasarkan hasil pengamatannya di 22 daerah yang telah dikunjunginya, target lolos PT dapat tercapai bahkan lebih. Untuk mengait dukungan masyarakat, PDK memiliki program unggulan yang akan ditawarkan kepada rakyat Indonesia yaitu pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bertumpu pada enam bidang prioritas yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertukangan dan pariwisata.
“Nah, kalau enam bidang ini bisa kita alokasikan anggaran yang cukup dan kita kelola programnya dengan baik, insya Allah bisa menciptakan puluhan juta lapangan kerja dalam waktu yang singkat. Salah satu impelementasi program itu adalah pembangunan Indonesia dari desa,” katanya.
Ditanya apakah dirinya akan mencalonkan sebagai calon presiden (Capres) nanti, pakar Tata Negara dan pengagas otonomi daerah itu menyatakan untuk sementara tidak akan ikut-ikutan mencalonkan diri.
“Ini pemilu belum selesai sudah pada kegenitan. Orang-orang mau jadi capres sementara partainya tidak ada. Kalaupun ada juga belum jelas perolehan suaranya. Menurut saya ada gangguan sedikitlah,” ujarnya.
Sementara itu ketua umum DPP PDK Sultra H. Abdullah Bafadal menyatakan pada pemilu nanti, partainya menargetkan meraih minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi dan kabupaten serta satu kursi di DPR-RI. Khusus kabupaten Buton, Kolaka, Konawe Selatan dan Konawe ditargetkan dapat meraih satu fraksi.
“Untuk apa kita urus partai kalau tidak ada kemajuan. Olehnya itu saya sampaikan kepada seluruh caleg dan pengurus partai harus bekerja keras untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Kita sudah pernah ikut pemilu lalu nanti tiba-tiba menghilang, kan malu kita,” katanya.
Acara temu kader yang berlangsung sehari itu dihadiri seluruh caleg Provinsi, Kabupaten/kota, DPR-RI, pengurus serta para simpatisan PDK se-Sultra.
Hasil Hutan di Indonesia Lebih Banyak Dinikmati Pengusaha Ilegal
Oleh Rustam
Tahukah anda, Indonesia yang memiliki hutan seluas 120 juta ha, hari ini kontribusinya terhadap devisa negara baru sekitar Rp.7,8 miliar. Padahal ada Negara lain yang hanya memiliki 28 juta ha bisa memberikan kontribusi terhadap negaranya 50,3 triliun euro pertahun.
“Negara tetangga kita di Kalimantan mampu mengekspor jutaan kubik ke negara lain pada saat Indonesia sedang lesuh, padahal hutannya tidak luas, tapi mereka mampu memproduksi. Ini haru menjadi pelajaran buat kita semua,” kata MS Kaban di Kendari saat menghadiri penanaman pohon Hutan Tanaman Rakat di desa Lambara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Menurut Kaban, selama hutan selalu menjadi korban dan dikorbankan. Sektor kehutanan tidak pernah dijadikan sebagai prioritas utama. “Bapak presiden kita menegaskan bahwa revitalisasi sektor kehutanan harus didorong untuk menjadi hutan tanaman rakyat,” ujarnya.
Tahukah anda, Indonesia yang memiliki hutan seluas 120 juta ha, hari ini kontribusinya terhadap devisa negara baru sekitar Rp.7,8 miliar. Padahal ada Negara lain yang hanya memiliki 28 juta ha bisa memberikan kontribusi terhadap negaranya 50,3 triliun euro pertahun.
“Negara tetangga kita di Kalimantan mampu mengekspor jutaan kubik ke negara lain pada saat Indonesia sedang lesuh, padahal hutannya tidak luas, tapi mereka mampu memproduksi. Ini haru menjadi pelajaran buat kita semua,” kata MS Kaban di Kendari saat menghadiri penanaman pohon Hutan Tanaman Rakat di desa Lambara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Menurut Kaban, selama hutan selalu menjadi korban dan dikorbankan. Sektor kehutanan tidak pernah dijadikan sebagai prioritas utama. “Bapak presiden kita menegaskan bahwa revitalisasi sektor kehutanan harus didorong untuk menjadi hutan tanaman rakyat,” ujarnya.
Kamis, 29 Januari 2009
Belasan Ton Biota Laut yang Dilindungi Disita Petugas
Oleh, Rustam
Petugas karantina ikan departemen Perikanan dan Kelautan Kendari bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Rabu malam (28/1) berhasil mengagalkan pengiriman12 ton biota laut jenis kerang-kerangan (Crutacea) yang dilindungi. Biota laut tersebut selanjutnya disita oleh petugas.
Saat ditangkap, biota laut itu telah dimasukkan ke dalam kontainer dan hendak dinaikkan ke kapal kargo milik PT. Meratus. Rencananya crutacea itu akan di bawah ke Surabaya untuk di pasarkan.
Ada dua jenis Crutacea yang disita yaitu kepala kambing (Casis Cimuta) dan Triton (Charonia tritonis). Kedua jenis biota laut itu dilindungi berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan SK Menteri nomor 12/kpts-11/97 tentang biota laut yang dilindungi. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat kenakan 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar.
Kepala kambing dan triton memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kedua jenis biota laut itu biasanya diolah menjadi industri untuk kebutuhan kosmetik, kancing baju dan beberapa kegunaan lainnya.
Pengawas karantina ikan Kendari, Tamrin, mengatakan penangkapan biota laut tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat dan Polsek Soropia, Konawe. Laporan terserbut langsung ditindaklanjuti di pelabuhan Kendari dan berhasil ditemukan.
“Mereka mengaku dalam kontainer itu berisi rumput laut, tapi berkat adanya laporan masyarakat kami memeriksa dan ternyata setelah dibuka isinya kepala kambing. Sehingga kami terpaksa tidak memberikan izin pengangkutan,” katanya, kemarin (29/1).
Biota laut tersebut kini diamakan petugas BKSD sebagai barang bukti. Sementara pemilik, Jimi alias Jamal, kini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian.
Petugas karantina ikan departemen Perikanan dan Kelautan Kendari bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Rabu malam (28/1) berhasil mengagalkan pengiriman12 ton biota laut jenis kerang-kerangan (Crutacea) yang dilindungi. Biota laut tersebut selanjutnya disita oleh petugas.
Saat ditangkap, biota laut itu telah dimasukkan ke dalam kontainer dan hendak dinaikkan ke kapal kargo milik PT. Meratus. Rencananya crutacea itu akan di bawah ke Surabaya untuk di pasarkan.
Ada dua jenis Crutacea yang disita yaitu kepala kambing (Casis Cimuta) dan Triton (Charonia tritonis). Kedua jenis biota laut itu dilindungi berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan SK Menteri nomor 12/kpts-11/97 tentang biota laut yang dilindungi. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat kenakan 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar.
Kepala kambing dan triton memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kedua jenis biota laut itu biasanya diolah menjadi industri untuk kebutuhan kosmetik, kancing baju dan beberapa kegunaan lainnya.
Pengawas karantina ikan Kendari, Tamrin, mengatakan penangkapan biota laut tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat dan Polsek Soropia, Konawe. Laporan terserbut langsung ditindaklanjuti di pelabuhan Kendari dan berhasil ditemukan.
“Mereka mengaku dalam kontainer itu berisi rumput laut, tapi berkat adanya laporan masyarakat kami memeriksa dan ternyata setelah dibuka isinya kepala kambing. Sehingga kami terpaksa tidak memberikan izin pengangkutan,” katanya, kemarin (29/1).
Biota laut tersebut kini diamakan petugas BKSD sebagai barang bukti. Sementara pemilik, Jimi alias Jamal, kini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian.
Temu Kader Golkar di Kendari Diwarnai Kericuhan
Acara temu kader Golkar di Kendari, Sabtu (17) siang yang dihadiri ketua dewan penasehat partai Golkar Surya Paloh, sedikit terganggu akibat kericuhan sesama kader partai. Kericuhan itu terjadi ketika salah seorang caleg Golkar dari kabupaten Konawe Arifuddin Laumara mengkritik ketua DPD Golkar Sultra, Ridwan.
Arifuddin Laumara yang memanfaatkan sesi tanya jawab meminta kepada Ridwan agar pada pelaksanaan kampanye nanti tidak lagi menggunakan helikopter untuk berkampanye. Dia mengusulkan agar dana untuk sewa Helikopter sebaiknya dibagikan kepada masyarakat dan pengurus.
Pernyataan Arifuddin Laumara itu spontan menimbulkan emosi dan kemarahan sejumlah kader Golkar. Dia pun langsung diamankan dan dihajar oleh rekan-rekannya hingga mengeluarkan darah pada mulutnya. Meski polisi bertindak cepat mengamankan Arifuddin, namun sejumlah kader Golkar tetap saja mengejarnya hingga ke jalan raya.
Polisi mengalami kesulitan mengamankan kejaran para kader Golkar itu, sebelum akhirnya Arifuddin di amankan dan dibawah lari ke mobil polisi. Situasi pun kembali kondusif dan acara temu kader tetap dilanjutkan setelah sempat terhenti selama beberapa menit.
Dalam keadaan emosi, sejumlah kader Golkar menilai Arifuddin telah mencampuri urusan Golkar Muna. Mereka juga mengatakan Arifuddin bukanlah kader Golkar. Namun hal itu diklarifikasi oleh sekretaris DPD Golkar Konawe, Tauhid. Menurut Tauhid, Arifuddin adalah caleg di salah satu daerah pemilihan di Konawe.
Menanggapi insiden itu, Surya Paloh menyatakan Arififuddin adalah bagian kader Golkar. “Saya kira ini adalah masukan dikritikan buat kemajuan Golkar. Kejdian itu adalah hal biasa dalam sebuah demokrasi,” ujarnya.
Arifuddin Laumara yang memanfaatkan sesi tanya jawab meminta kepada Ridwan agar pada pelaksanaan kampanye nanti tidak lagi menggunakan helikopter untuk berkampanye. Dia mengusulkan agar dana untuk sewa Helikopter sebaiknya dibagikan kepada masyarakat dan pengurus.
Pernyataan Arifuddin Laumara itu spontan menimbulkan emosi dan kemarahan sejumlah kader Golkar. Dia pun langsung diamankan dan dihajar oleh rekan-rekannya hingga mengeluarkan darah pada mulutnya. Meski polisi bertindak cepat mengamankan Arifuddin, namun sejumlah kader Golkar tetap saja mengejarnya hingga ke jalan raya.
Polisi mengalami kesulitan mengamankan kejaran para kader Golkar itu, sebelum akhirnya Arifuddin di amankan dan dibawah lari ke mobil polisi. Situasi pun kembali kondusif dan acara temu kader tetap dilanjutkan setelah sempat terhenti selama beberapa menit.
Dalam keadaan emosi, sejumlah kader Golkar menilai Arifuddin telah mencampuri urusan Golkar Muna. Mereka juga mengatakan Arifuddin bukanlah kader Golkar. Namun hal itu diklarifikasi oleh sekretaris DPD Golkar Konawe, Tauhid. Menurut Tauhid, Arifuddin adalah caleg di salah satu daerah pemilihan di Konawe.
Menanggapi insiden itu, Surya Paloh menyatakan Arififuddin adalah bagian kader Golkar. “Saya kira ini adalah masukan dikritikan buat kemajuan Golkar. Kejdian itu adalah hal biasa dalam sebuah demokrasi,” ujarnya.
Golkar Bertanggungjawab Atas Kegagalan Pemerintah
Oleh, Rustam.
Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Surya Paloh dalam acara temu kader di Kendari, Sabtu (17/1), menegaskan kalau pemerintahan SBY-JK saat ini tidak sukses maka yang paling bertanggungjawab atas kegagalan itu adalah partai Golkar. "Tetapi kalau pemerintahan ini dianggap berhasil oleh rakyat, janganlah seenak perutnya menyatakan bahwa Golkar tidak pernah berbuat apa-apa untuk keberhasilan pemerintahan ini, itu juga tidak benar" tegasnya yang disabut tepuk tangan yang riuh oleh sekitar 700 kader golkar yang memenuhi gedung pertemuan. Kunjungan Surya Paloh di Kendari, selain melakukan temu kader juga dirangkaikan pelantikan pengurus AMPG, KPPG dan dewan panasehat (Wanhat) Golkar Sultra. Sejumlah anggota dewan penasehat DPP Golkar dan anggota DPR-RI asal Sultra hadir pada acara ini antara lain Tenri Abeng, mantan rektor Unhalu, Soleh Salahudin, Sarwan Hamid, Yorris Ruwaeyai, Rustam E Tamburaka dan La Ode Djeni Hasmar.
Dalam arahannya di hadapan kader Golkar, Surya Paloh, mengatakan sepanjang sejarah keberadaan Golkar 40 tahun partainya telah banyak berbuat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan saat ini juga adalah bukti komitmen Golkar dalam membangun dan membawah perubahan di nusantara ini. Hal itu dicapai karena kader-kader Golkar memiliki komitman terhadap perjuangan bangsa dan masyarakat.
"Jadi jangan anda terprovokasi bahwa Golkar tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak memberikan suri keteladanan bagi bangsa ini, itu tidak benar. Kita semua menyadari di dalam tubuh keluarga besar Golkar tidak semuanya baik, ada orang-orang yang nakal, bodoh dan tercela. Tetapi masih lebih banyak lagi orang-orang yang baik, bermoral dan punya komitmen untuk membangun bangsa ini," tukasnya.
Dalam rangka menghadapi persaingan pemilu 2009, Golkar memiliki modal kepercayaan untuk bersaing dengan 37 partai politik yaitu mengedepankan kebersamaan, keikhlasan hati, uluran cinta kasi sesama masyarakat, mengedepankan pemikiran-pemikiran yang obyektif, mendahulukan kepentingan yang lebih luas dan menurunkan semangat ekosentrik sesama kader.
"Jadi kalau ada iklan-iklan partai politik dalam koridor partai pendukung pemerintah, yang mengiklankan dirinya tanpa bersama-sama dengan dengan keberhasilan Golkar, itu kita anggap sebagai silapan belaka," ujarnya.
Surya Paloh menambahkan, pasca terpilihnya pemerintahan baru pada Pemilu nanti, Golkar telah memiliki beberapa isu penting yang akan ditawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM dan ekonomi, maksimum selama 180 hari setelah pemerintahan baru yang terpilih, kurangi hutan luar negeri, memperjuangkan kenaikan gaji bagi TNI dan Polri sebesar 300 persen, memprioritaskan pendidikan terutama menyekolahkan 120.000 mahasiswa ke luar negeri dan memperkuat armada kemaritiman untuk mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.
"Kalau mereka tidak bersedia, saya sebagai ketua dewan penasehat jangan dukung pemerintahan seperti itu," ujarnya. Pada ksemepatan itu, Surya Paloh juga menyatakan, Golkar harus siap menerima konsekuensi diterima ataupun tidak diterima oleh masyarakat pada pemilu nanti.
Menyinggung mengenai keberadaan Golkar Sultra, pimpinan Media Grup itu menyatakan, Golkar di bawah kendali Ridwan akan mampu memberikan yang terbaik apabila para kader di daerah ini tetap menegahkan semangat kesatuan, kekompakan dan kebersamaan diantara sesama kader. Surya mengharapkan tidak ada lagi perpecahan di tubuh Golkar.
Sebelumnya ketua DPD Golkar Sultra Ridwan menyatakan saat ini Golkar tidak akan mengejar jabatan maupun kekuasaan, tetapi hanya semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat. Ridwan yang juga Bupati Muna itu menyatalan siap memenangkan pemilihan legislatif 2009.
Sebagai lumbungnya Golkar di Indonesia Timur, Ridwan berkeyakinan akan memberikan kontribusi tiga kursi DPR-RI. "Saya sudah katakan kepada seluruh caleg dan kader partai agar jangan tinggal di rumah, tapi harus terjung ke lapangan," ujarnya.
Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Surya Paloh dalam acara temu kader di Kendari, Sabtu (17/1), menegaskan kalau pemerintahan SBY-JK saat ini tidak sukses maka yang paling bertanggungjawab atas kegagalan itu adalah partai Golkar. "Tetapi kalau pemerintahan ini dianggap berhasil oleh rakyat, janganlah seenak perutnya menyatakan bahwa Golkar tidak pernah berbuat apa-apa untuk keberhasilan pemerintahan ini, itu juga tidak benar" tegasnya yang disabut tepuk tangan yang riuh oleh sekitar 700 kader golkar yang memenuhi gedung pertemuan. Kunjungan Surya Paloh di Kendari, selain melakukan temu kader juga dirangkaikan pelantikan pengurus AMPG, KPPG dan dewan panasehat (Wanhat) Golkar Sultra. Sejumlah anggota dewan penasehat DPP Golkar dan anggota DPR-RI asal Sultra hadir pada acara ini antara lain Tenri Abeng, mantan rektor Unhalu, Soleh Salahudin, Sarwan Hamid, Yorris Ruwaeyai, Rustam E Tamburaka dan La Ode Djeni Hasmar.
Dalam arahannya di hadapan kader Golkar, Surya Paloh, mengatakan sepanjang sejarah keberadaan Golkar 40 tahun partainya telah banyak berbuat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan saat ini juga adalah bukti komitmen Golkar dalam membangun dan membawah perubahan di nusantara ini. Hal itu dicapai karena kader-kader Golkar memiliki komitman terhadap perjuangan bangsa dan masyarakat.
"Jadi jangan anda terprovokasi bahwa Golkar tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak memberikan suri keteladanan bagi bangsa ini, itu tidak benar. Kita semua menyadari di dalam tubuh keluarga besar Golkar tidak semuanya baik, ada orang-orang yang nakal, bodoh dan tercela. Tetapi masih lebih banyak lagi orang-orang yang baik, bermoral dan punya komitmen untuk membangun bangsa ini," tukasnya.
Dalam rangka menghadapi persaingan pemilu 2009, Golkar memiliki modal kepercayaan untuk bersaing dengan 37 partai politik yaitu mengedepankan kebersamaan, keikhlasan hati, uluran cinta kasi sesama masyarakat, mengedepankan pemikiran-pemikiran yang obyektif, mendahulukan kepentingan yang lebih luas dan menurunkan semangat ekosentrik sesama kader.
"Jadi kalau ada iklan-iklan partai politik dalam koridor partai pendukung pemerintah, yang mengiklankan dirinya tanpa bersama-sama dengan dengan keberhasilan Golkar, itu kita anggap sebagai silapan belaka," ujarnya.
Surya Paloh menambahkan, pasca terpilihnya pemerintahan baru pada Pemilu nanti, Golkar telah memiliki beberapa isu penting yang akan ditawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM dan ekonomi, maksimum selama 180 hari setelah pemerintahan baru yang terpilih, kurangi hutan luar negeri, memperjuangkan kenaikan gaji bagi TNI dan Polri sebesar 300 persen, memprioritaskan pendidikan terutama menyekolahkan 120.000 mahasiswa ke luar negeri dan memperkuat armada kemaritiman untuk mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.
"Kalau mereka tidak bersedia, saya sebagai ketua dewan penasehat jangan dukung pemerintahan seperti itu," ujarnya. Pada ksemepatan itu, Surya Paloh juga menyatakan, Golkar harus siap menerima konsekuensi diterima ataupun tidak diterima oleh masyarakat pada pemilu nanti.
Menyinggung mengenai keberadaan Golkar Sultra, pimpinan Media Grup itu menyatakan, Golkar di bawah kendali Ridwan akan mampu memberikan yang terbaik apabila para kader di daerah ini tetap menegahkan semangat kesatuan, kekompakan dan kebersamaan diantara sesama kader. Surya mengharapkan tidak ada lagi perpecahan di tubuh Golkar.
Sebelumnya ketua DPD Golkar Sultra Ridwan menyatakan saat ini Golkar tidak akan mengejar jabatan maupun kekuasaan, tetapi hanya semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat. Ridwan yang juga Bupati Muna itu menyatalan siap memenangkan pemilihan legislatif 2009.
Sebagai lumbungnya Golkar di Indonesia Timur, Ridwan berkeyakinan akan memberikan kontribusi tiga kursi DPR-RI. "Saya sudah katakan kepada seluruh caleg dan kader partai agar jangan tinggal di rumah, tapi harus terjung ke lapangan," ujarnya.
Kamis, 15 Januari 2009
Perencanaan Pembangunan Laboratorium Bawah Laut
Oleh : Rustam
Setelah ditetapkan sebagai pusat penelitian kelautan, Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), berencanya akan membangun loboratorium penelitian bawah laut. Loboratorium yang akan menghabiskan anggaran yang sangat besar itu akan didanai oleh sejumlah negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Prancis dan Australia serta beberapa negara Asia yang konsen dengan lingkungan.
Rencana pembangunan laboratorium itu diungkapkan Bupati Wakatobi Ir. Hugua di Kendari baru-baru ini. Menurut Hugua, ide membangun laboratorium bawah laut itu muncul setelah melakukan kunjungan ke London, Inggris, menghadiri undangan seminar yang digelar Universitas terkemuka di negeri pangeran Charles itu yakni Cambrig University Oxpor University dan Essesx University.
Sebelumnya, Hugua juga telah berkunjung ke Prancis dan Jerman dan Prancis. Kedua negara Barat itu menyatakan dukungannya dan siap membantu pendanaan. Selain dukungan lembaga perguruan tinggi terkemuka di Inggris dan Amerika Serikat, para pakar biologi dunia seperti Draham Jc Undewood, George W, Beccaloni, Shane Winser dari Royal Geography Society, dan mantan Menteri Keuangan Inggris Ken Clark
"Rencana pembangunan laboratorium bawah laut di Wakatobi itu hampir sepenuhnya akan dibiayai sponsor dari luar negeri, sedangkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya menyediakan sarana dan prasarana lainnya," kata Hugua.
Dalam kunjungannya saat itu, para mahasiswa S1 dan S2 ketiga Universitas di Inggris mendaulat Hugua sebagai keynote speaker. Hugua bersama dekan Fakultas Biologi ketiga Universitas tampil sebagai pembicara. Hugua yang cukup fasih berbahasa Inggris itu memperkenalkan keindahan dan keanekaragaman hayati di bawah laut Wakatobi.
Mahasiswa di Inggris menyatakan minatnya untuk melakukan penelitian di Wakatobi. Dekan fakultas Biologi Essex University Prof. Graham JC Underwood, dan Prof. Rob Massara meminta kepada Pemda Wakatobi untuk membangun kerjasama dalam bidang penelitian kelautan. Ketiga Universitas itu akan menjadikan Wakatobi khususnya pulau Hoga sebagai pusat penelitian terbaik di dunia atau Centre of Excellent. Setiap tahun Universitas di Inggris akan mengirimkan mahasiswanya melakukan penelitian.
"Seluruh mahasiswa yang hadir merasa kagum dengan keindahan bawah laut Wakatobi yang saya perlihatkan. Dan mereka menyatakan ketertarikannya datang ke Wakatobi," kata Hugua.
Pada kesempatan itu, Hugua menyempatkan diri mengunjungi Laboratorium Fakultas Biologi dimasing-masing Universitas dan bertemu langsung dengan Direktur Operation Wallacea. "Saya bangga sekali gambar-gambar Wakatobi menghiasi ruangan laboratirum di tiga Universitas itu," ujarnya.
Dalam kunjungannya itu, Hugua bersama wakil ketua DPD-RI La Ode Ida juga menyempatkan bertemu dengan mantan Menteri keuangan Inggris dua periode Mr. Ken Clark. Pertemuan itu berlangsung di gedung parlemen Inggris.
"Dalam petemuan itu kami membahas kerjasama diberbagai bidang pembangunan, khususnya ekonomi. Mr. Ken Clark menyatakan kesiapannya menjaling kerjasama dengan kami," kata Hugua.
Setelah ditetapkan sebagai pusat penelitian kelautan, Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), berencanya akan membangun loboratorium penelitian bawah laut. Loboratorium yang akan menghabiskan anggaran yang sangat besar itu akan didanai oleh sejumlah negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Prancis dan Australia serta beberapa negara Asia yang konsen dengan lingkungan.
Rencana pembangunan laboratorium itu diungkapkan Bupati Wakatobi Ir. Hugua di Kendari baru-baru ini. Menurut Hugua, ide membangun laboratorium bawah laut itu muncul setelah melakukan kunjungan ke London, Inggris, menghadiri undangan seminar yang digelar Universitas terkemuka di negeri pangeran Charles itu yakni Cambrig University Oxpor University dan Essesx University.
Sebelumnya, Hugua juga telah berkunjung ke Prancis dan Jerman dan Prancis. Kedua negara Barat itu menyatakan dukungannya dan siap membantu pendanaan. Selain dukungan lembaga perguruan tinggi terkemuka di Inggris dan Amerika Serikat, para pakar biologi dunia seperti Draham Jc Undewood, George W, Beccaloni, Shane Winser dari Royal Geography Society, dan mantan Menteri Keuangan Inggris Ken Clark
"Rencana pembangunan laboratorium bawah laut di Wakatobi itu hampir sepenuhnya akan dibiayai sponsor dari luar negeri, sedangkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya menyediakan sarana dan prasarana lainnya," kata Hugua.
Dalam kunjungannya saat itu, para mahasiswa S1 dan S2 ketiga Universitas di Inggris mendaulat Hugua sebagai keynote speaker. Hugua bersama dekan Fakultas Biologi ketiga Universitas tampil sebagai pembicara. Hugua yang cukup fasih berbahasa Inggris itu memperkenalkan keindahan dan keanekaragaman hayati di bawah laut Wakatobi.
Mahasiswa di Inggris menyatakan minatnya untuk melakukan penelitian di Wakatobi. Dekan fakultas Biologi Essex University Prof. Graham JC Underwood, dan Prof. Rob Massara meminta kepada Pemda Wakatobi untuk membangun kerjasama dalam bidang penelitian kelautan. Ketiga Universitas itu akan menjadikan Wakatobi khususnya pulau Hoga sebagai pusat penelitian terbaik di dunia atau Centre of Excellent. Setiap tahun Universitas di Inggris akan mengirimkan mahasiswanya melakukan penelitian.
"Seluruh mahasiswa yang hadir merasa kagum dengan keindahan bawah laut Wakatobi yang saya perlihatkan. Dan mereka menyatakan ketertarikannya datang ke Wakatobi," kata Hugua.
Pada kesempatan itu, Hugua menyempatkan diri mengunjungi Laboratorium Fakultas Biologi dimasing-masing Universitas dan bertemu langsung dengan Direktur Operation Wallacea. "Saya bangga sekali gambar-gambar Wakatobi menghiasi ruangan laboratirum di tiga Universitas itu," ujarnya.
Dalam kunjungannya itu, Hugua bersama wakil ketua DPD-RI La Ode Ida juga menyempatkan bertemu dengan mantan Menteri keuangan Inggris dua periode Mr. Ken Clark. Pertemuan itu berlangsung di gedung parlemen Inggris.
"Dalam petemuan itu kami membahas kerjasama diberbagai bidang pembangunan, khususnya ekonomi. Mr. Ken Clark menyatakan kesiapannya menjaling kerjasama dengan kami," kata Hugua.
Selasa, 13 Januari 2009
Masyarakat Pesisir Belum Tahu Cara Penandaan Kertas Sua
Pemilihan anggota legislatif 2009 tinggal 86 hari lagi. Namun sebagian besar masarakat yang tinggal di wilayah pesisir di Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata belum mengetahui cara penandaan atau mencantreng pada kertas suara. Hal itu disebabkan belum adanya sosialisasi mengenai pencantrengan yang dilakukan oleh KPUD Sultra.
Baso, salah seorang nelayan desa Toronipa, kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe mengaku belum tahu cara penandaan pada kertas suara. Setahu dia, penyaluran hak suara masih menggunakan paku untuk mencoblos kertas suara. Dia berharap KPU segera melakukan sosialisasi di daerahnya.
“Seandainya ada cara baru, seharusnya KPUD datang ke wilayah kami mensosialisasikannya. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada anggota KPUD yang datang bersosialisasi. Jadi jangan salah kami kalau salah memberikan tanda pada kertas suara,” kata Baso
Hal yang sama juga dialami warga di daerah pesisir di desa Lembo Bajo, kecamatan Lasolo, kabupaten Konawe Utara. Di desa yang dihuni sebagian besar suku Bajo ini juga mengaku belum tahu cara penandaan yang tepat pada kertas suara.
“Saa kira ini belum terlambat bagi KPUD untuk segera mensosialisasikan tatacara pencantrengan. Kalau ini tidak dilakukan kami khawatir banyak kertas suara yang rusak akibat kesalahan pencantrengan dan suara kami dianggap batal,” kata Rustamin.
Ketua KPUD Sultra, Bosman, mengaku belum melakukan sosialisasi karena masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) mengenai penandaan pada kertas suara oleh Pemerintah Pusat. Menurut rencana, DPR akan menetapkan Perpu dalam waktu dekat ini.
“Kami sudah merencanakan itu. Untuk wilayah pesisir kami harus turun langsung. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan, mereka dapat mengetahui melalui iklan di media cetak dan elektronik. Tapi mereka yang tinggal di pesisir dan pegunungan tidak terjangkau dengan koran,” ujarnya.
Untuk diketahui, sebagian besar penduduk Sultra berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Pada umumnya mereka bekerja sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut. Mereka sangat jauh dari informasi di kota.
Baso, salah seorang nelayan desa Toronipa, kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe mengaku belum tahu cara penandaan pada kertas suara. Setahu dia, penyaluran hak suara masih menggunakan paku untuk mencoblos kertas suara. Dia berharap KPU segera melakukan sosialisasi di daerahnya.
“Seandainya ada cara baru, seharusnya KPUD datang ke wilayah kami mensosialisasikannya. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada anggota KPUD yang datang bersosialisasi. Jadi jangan salah kami kalau salah memberikan tanda pada kertas suara,” kata Baso
Hal yang sama juga dialami warga di daerah pesisir di desa Lembo Bajo, kecamatan Lasolo, kabupaten Konawe Utara. Di desa yang dihuni sebagian besar suku Bajo ini juga mengaku belum tahu cara penandaan yang tepat pada kertas suara.
“Saa kira ini belum terlambat bagi KPUD untuk segera mensosialisasikan tatacara pencantrengan. Kalau ini tidak dilakukan kami khawatir banyak kertas suara yang rusak akibat kesalahan pencantrengan dan suara kami dianggap batal,” kata Rustamin.
Ketua KPUD Sultra, Bosman, mengaku belum melakukan sosialisasi karena masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) mengenai penandaan pada kertas suara oleh Pemerintah Pusat. Menurut rencana, DPR akan menetapkan Perpu dalam waktu dekat ini.
“Kami sudah merencanakan itu. Untuk wilayah pesisir kami harus turun langsung. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan, mereka dapat mengetahui melalui iklan di media cetak dan elektronik. Tapi mereka yang tinggal di pesisir dan pegunungan tidak terjangkau dengan koran,” ujarnya.
Untuk diketahui, sebagian besar penduduk Sultra berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Pada umumnya mereka bekerja sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut. Mereka sangat jauh dari informasi di kota.
Rabu, 07 Januari 2009
Sosialisasi Pemilu Menunggu PERPU
Pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) 2009 tinggal 91 hari lagi. Namun KPU Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara belum juga melakukan sosialisasi. KPU daerah baru akan melakukan sosialisasi setelah Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) mengenai penandaan pada kertas suara oleh pemilih.
“Rencanana DPR akan segera menetapkan Perpu dalam waktu dekat ini. Kami belum melakukan sosialisasi karena adanya aturan baru soal penandaan itu. Kami berharap pemerintah pusat segera menetapkannya agar sosialisasi segera kami lakukan,” kata ketua KPU Sultra, Bosman, Rabu (7/1).
Menurut Bosman, penandaan surat suara yang menjadi salah satu materi dalam Perpu itu seharusna tidak perlu dilakukan perubahan. Sebab penandaan dua kali yang sebelumnya telah disepakati cukup sekali saja akan menambah tingkat kesulitan oleh pemilih. Selain itu, tingkat kerusakan pada kertas suara akibat penandaan dua kali sangat mungkin terjadi.
“Saa kira dengan memberi tanda pada nomor urut atau nama calon sudah tepat dan tidak perlu lagi menandai tanda gambar. Sebab calon yang dipilih berasal dari partai, dan saya kira tidak ada calon yang bukan dari partai,” tukasna.
Seperti yang dilansir di media cetak, Selasa (6/1), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyatakan Perpu dikeluarkan guna mendukung kelancana pemilu. Hadirnya Perpu diharapkan menjadi payung hukum untuk mendukung pelaksanaan pemilu.
Terkait dengan itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang bantuan dan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden 2009.
Sementara itu ketua KPU Abdul Hafis Anshar, sebelumna menyatakan telah mengajukan sejumlah materi untuk diatur dalam Perpu antara lain penandaan surat suara, audit dana kampanye dan penetapan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanak. (***)
“Rencanana DPR akan segera menetapkan Perpu dalam waktu dekat ini. Kami belum melakukan sosialisasi karena adanya aturan baru soal penandaan itu. Kami berharap pemerintah pusat segera menetapkannya agar sosialisasi segera kami lakukan,” kata ketua KPU Sultra, Bosman, Rabu (7/1).
Menurut Bosman, penandaan surat suara yang menjadi salah satu materi dalam Perpu itu seharusna tidak perlu dilakukan perubahan. Sebab penandaan dua kali yang sebelumnya telah disepakati cukup sekali saja akan menambah tingkat kesulitan oleh pemilih. Selain itu, tingkat kerusakan pada kertas suara akibat penandaan dua kali sangat mungkin terjadi.
“Saa kira dengan memberi tanda pada nomor urut atau nama calon sudah tepat dan tidak perlu lagi menandai tanda gambar. Sebab calon yang dipilih berasal dari partai, dan saya kira tidak ada calon yang bukan dari partai,” tukasna.
Seperti yang dilansir di media cetak, Selasa (6/1), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyatakan Perpu dikeluarkan guna mendukung kelancana pemilu. Hadirnya Perpu diharapkan menjadi payung hukum untuk mendukung pelaksanaan pemilu.
Terkait dengan itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang bantuan dan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden 2009.
Sementara itu ketua KPU Abdul Hafis Anshar, sebelumna menyatakan telah mengajukan sejumlah materi untuk diatur dalam Perpu antara lain penandaan surat suara, audit dana kampanye dan penetapan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanak. (***)
KPU Kendari Protes Penertiban Atribut Caleg
Protes kepada Pemerintah kota Kendari yang melakukan penertiban atribut atau alat peraga kampanye calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik disejumlah jalan protokol tidak hanya dilakukan oleh pendukung caleg. KPU kota Kendari pun juga memprotes kegiatan penertiban alat peraga di tempat umum itu.
Anggota KPU kota Kendari, Hidayatullah, mengatakan penertiban alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk di tempat umum adalah keliru. Sebab pada pasal 81 huruf (e) UU Pemilu 2008 pemasangan alat peraga dibolehkan di tempat umum. Sedangkan yang tidak dibolehkan adalah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
“Seharusna pemerintah kota menurati atau menampaikan kepada KPU dan parpol tempat-tempat umum ang dibolehkan dan tidak diperbolehkan pemasangan alat peraga kampane. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah disampaikan, padahal sejak awal kami sudah memintana,” kata Hidayatullah, Kamis (8/1).
Menurut Dayat, caleg maupun parpol ang merasa dirugikan dapat mengugat Pemkot Kendari. Dia juga meminta Pemkot berlaku adil dalam operasi ini tanpa pandang bulu caleg maupun partainya. “Kalau memang ada Perda yang mengatur pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, kenapa bukan sejak awal disampaikan kepada KPU, parpol maupun caleg. Yang perlu diingat, Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” tukasnya
Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur pada pasal 101 ayat 1, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu Asisten III yang juga ketua tim penertiban baliho, Zainal Asmada, mengatakan penertiban baliho dilakukan untuk menegakkan penerapan Perda K3. Sebab, baliho merupakan bagian dari aksesoris kota yang jika dipasang bukan pada tempatnya akan menimbulkan kesemrawutan dan menganggu estetika dan keindahan kota.
Menutut Zainal Asmada, penertiban baliho dan atribut lainnya akan terus dilakukan. Meskipun demikian, Pemkot Kendari sendiri hingga saat ini belum menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.(***)
Anggota KPU kota Kendari, Hidayatullah, mengatakan penertiban alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk di tempat umum adalah keliru. Sebab pada pasal 81 huruf (e) UU Pemilu 2008 pemasangan alat peraga dibolehkan di tempat umum. Sedangkan yang tidak dibolehkan adalah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
“Seharusna pemerintah kota menurati atau menampaikan kepada KPU dan parpol tempat-tempat umum ang dibolehkan dan tidak diperbolehkan pemasangan alat peraga kampane. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah disampaikan, padahal sejak awal kami sudah memintana,” kata Hidayatullah, Kamis (8/1).
Menurut Dayat, caleg maupun parpol ang merasa dirugikan dapat mengugat Pemkot Kendari. Dia juga meminta Pemkot berlaku adil dalam operasi ini tanpa pandang bulu caleg maupun partainya. “Kalau memang ada Perda yang mengatur pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, kenapa bukan sejak awal disampaikan kepada KPU, parpol maupun caleg. Yang perlu diingat, Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” tukasnya
Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur pada pasal 101 ayat 1, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu Asisten III yang juga ketua tim penertiban baliho, Zainal Asmada, mengatakan penertiban baliho dilakukan untuk menegakkan penerapan Perda K3. Sebab, baliho merupakan bagian dari aksesoris kota yang jika dipasang bukan pada tempatnya akan menimbulkan kesemrawutan dan menganggu estetika dan keindahan kota.
Menutut Zainal Asmada, penertiban baliho dan atribut lainnya akan terus dilakukan. Meskipun demikian, Pemkot Kendari sendiri hingga saat ini belum menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.(***)
Wakatobi Pusat Penelitian Kelautan
Keindahan dan keanekaragaman haati tertinggi di dunia ang dimiliki kabupaten Wakatobi, tak hana menjadi daa tarik turis mancanegara. Ribuan mahasiswa perikanan dan kelautan dari negara Eropa dan Asia menjadikan daerah kepulauan itu sebagai obek penelitian untuk penelesaian studina
Mereka umumna bersal dari Universitas terkemuka di Inggris, Amerika, Australia, Swis, Spanol, Italia, Perancis Jepang dan Korea. Beberapa mahasiswa Universitas dalam negeri juga sering melakukan penelitian di Wakatobi. Para mahasiswa luar negeri biasana datang meneliti selama waktu tiga bulan. Mereka melakukan penelitian secara berkelompok ang jumlahna ratusan mahasiswa setiap tahunna. Hasil penelitian mahasiswa setiap tahunna dilaporkan kepada Pemda Wakatobi.
Para mahasiswa ang melakukan penelitian dikoordinir oleh Operation Wallacea (Opwal), aitu salah satu lembaga penelitian internasional ang berpusat di Inggris. Di Wakatobi, Opwal hadir sejak tahun 1996 ang mengantongi izin penelitian dari kabupaten Buton, induk dari pemekaran kabupaten Wakatobi. Lembaga ini telah menghimpun ribuan mahasiswa dari berbagai negara untuk melakukan penelitian.
Bupati Wakatobi Ir. Hugua mengatakan, mahasiswa luar negeri ang melakukan penelitian di daerahna sudah berlangsung sejak 1997 hingga sekarang. Pada umumna, mahasiswa melakukan penelitian perikanan, terumbu karang dan sosial budaa.
“Kami sangat bangga kepada mereka ang melakukan penelitian di disini. Ini membuktikan kalau daerah kami memiliki tingkat keanekaragaman haatina tertinggi di dunia. Kami juga memiliki kebudaaan ang cukup banak dan menarik untuk diteliti,” kata Hugua di Wakatobi, Selasa (23/12).
Menurut Hugua, hasil penelitian ang dilakukan lembaga penelitian dalam negeri dan luar negeri beberapa tahun silam, Wakatobi memiliki 750 species terumbu karang dari 800 species ang ada di dunia dan 942 species ikan ditemukan disini.
Mereka umumna bersal dari Universitas terkemuka di Inggris, Amerika, Australia, Swis, Spanol, Italia, Perancis Jepang dan Korea. Beberapa mahasiswa Universitas dalam negeri juga sering melakukan penelitian di Wakatobi. Para mahasiswa luar negeri biasana datang meneliti selama waktu tiga bulan. Mereka melakukan penelitian secara berkelompok ang jumlahna ratusan mahasiswa setiap tahunna. Hasil penelitian mahasiswa setiap tahunna dilaporkan kepada Pemda Wakatobi.
Para mahasiswa ang melakukan penelitian dikoordinir oleh Operation Wallacea (Opwal), aitu salah satu lembaga penelitian internasional ang berpusat di Inggris. Di Wakatobi, Opwal hadir sejak tahun 1996 ang mengantongi izin penelitian dari kabupaten Buton, induk dari pemekaran kabupaten Wakatobi. Lembaga ini telah menghimpun ribuan mahasiswa dari berbagai negara untuk melakukan penelitian.
Bupati Wakatobi Ir. Hugua mengatakan, mahasiswa luar negeri ang melakukan penelitian di daerahna sudah berlangsung sejak 1997 hingga sekarang. Pada umumna, mahasiswa melakukan penelitian perikanan, terumbu karang dan sosial budaa.
“Kami sangat bangga kepada mereka ang melakukan penelitian di disini. Ini membuktikan kalau daerah kami memiliki tingkat keanekaragaman haatina tertinggi di dunia. Kami juga memiliki kebudaaan ang cukup banak dan menarik untuk diteliti,” kata Hugua di Wakatobi, Selasa (23/12).
Menurut Hugua, hasil penelitian ang dilakukan lembaga penelitian dalam negeri dan luar negeri beberapa tahun silam, Wakatobi memiliki 750 species terumbu karang dari 800 species ang ada di dunia dan 942 species ikan ditemukan disini.
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
